Pemerintah telah menetapkan alokasi Dana Desa dalam APBN tahun 2025 sebesar 71 Trilyun Rupiah. Supaya penggunaan dana desa tersebut terarah dan tepat sasaran, prioritas atau fokus penggunaannya setiap tahun diatur oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Peraturan Menteri.
Untuk tahun 2025, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Dalam peraturan yang ditandatangani Menteri Desa pada tanggal 18 Desember 2024 tersebut, disebutkan bahwa fokus penggunaan dana desa tahun 2025 adalah :
- Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
- Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
- Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
- Dukungan program ketahanan pangan;
- Pengembangan potensi dan keunggulan desa;
- Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital;
- Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan atau
- Program sektor prioritas lainnya di desa.
Salah satu dari delapan point prioritas adalah tentang pengembangan desa digital yang meliputi :
- Pengadaan akses jaringan internet untuk warga desa
- Pengadaan website desa yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
- Pengadaan peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- Pengadaan Radio Single Side Band (SSB);
- Pengadaan radio komunitas;
- Penyelenggaraan informasi publik desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
- Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUMDesa dan / atau BUMDesa bersama; dan
- Pengadaan sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa;
- Pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
- Pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di desa; dan/atau
- Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa